BeritaBirokrasiTerkini

Rencana Warga Kota Pasuruan Diikutkan BPJS Gratis, Terganjal

116Views

PASURUAN, siaranpublik.com

Sudah menjadi rencana,  Pemerintah Kota Pasuruan akan mengikutsertakan warganya menjadi peserta BPJS Kesehatan atau program Universal Healt covered di tahun anggaran 2019. Yang menjadi kendala sekarang, bagaimana persiapan pihak RSUD Purut (R. Soedarsono) menghadapi rencana besar ini. Baik berupa fasilitas maupun pelayanannya.

Mengingat, ini adalah gawe besar terhadap pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga Kota Pasuruan. Hal ini menjadi sorotan banyak kalangan.  Salah satunya Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pasuruan, Drh. Ismu Hariyanto.

Ismu mendesak pada pemerintah untuk segera mengangkat direktur baru, agar dapat membuat kebijakan strategis terkait dengan program Universal Healt Covered (UHC). Memang, sampai sekarang Direktur RSUD ini masih dijalankan oleh Plt. (Pelaksana tugas).

“Kalau pemimpin sebuah rumah sakit daerah hanya berstatus pelaksana tugas (Plt), akan sulit untuk membuat kebijakan strategis. Apalagi rumah sakit Purut menyandang status BLUD, yang bisa mengelola manajemen rumah sakit secara mandiri, ” ujar Ismu panggilan kesehariannya.

Namun demikian, lanjut Ismu, pemerintah jangan asal tunjuk. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para dokter. Kalau perlu menggunakan mekanisme lelang jabatan, agar para dokter berlomba membuat program rencana terbaiknya berdasarkan kemampuan dan visi masing-masing dokter.

Tidak hanya perkara sumber daya manusianya, kesiapan infrastruktur dan sarana penunjangnya  tidak luput dari sorotannya. Menurut Ismu, RSUD dr. R. Soedarsono harus menjadi rumah sakit yang mengedepankan pelayanan prima. Yaitu pelayanan cepat, nyaman, aman dan lebih manusiawi. Oleh karena itu, ketersediaan kamar harus diperhatikan. Tidak boleh lagi ada pasien yang terlantar karena alasan kamar sudah habis. kalau perlu ruangan untuk kelas 3 ditambah..

“Boleh saja saat ini pihak rumah sakit mengatakan jumlah kamar kelas tiga sudah mencapai 40% (sekitar 200 tempat tidur) dari total kamar yang ada. Dan memang, menurut ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan, setiap rumah sakit daerah wajib menyediakan minimal 30% kamar untuk kelas 3.

Tapi janganlah ini dijadikan ukuran yang saklek. Wajib hukumnya bagi rumah sakit untuk tidak menelantarkan pasiennya, ” tegas Ismu. Lanjut Ismu, fasilitas kamar harus lebih baik, kalau perlu seluruh ruangan kelas tiga dipasang pendingin ruangan (AC).

Wartawan : mulyo p.

Redaksi .     : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply