BeritaBirokrasiTerkini

Memprihatinkan, Karena Tak Punya Ongkos Tukang, 30 Warga Kota Pasuruan Pilih Mundur Dari Jatah RTLH

248Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Pasuruan tahun anggaran 2018, sudah berjalan.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim, Budi Santoso mengatakan, proyek  dibiayai anggaran APBD dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Sejak bulan Mei tahun 2018 sudah mengerjakan 25 rumah. Dan pada tahap ke-2, sudah ada pengajuan 45 RTLH yang siap dibangun. Sisanya akan masuk pada tahap ke-3 bulan November mendatang.

Program bedah rumah ini awalnya menjatah 101 RTLH di dua kelurahan. Yaitu, Kelurahan Ngemplakrejo dapat jatah 83, yang siap 45 rumah. Dan di Kelurahan Trajeng dari jatah 18, yang siap 17 rumah.

Dalam perkembangannya, sekitar 9 pemilik RTLH yang awalnya tidak siap ternyata bersedia. Dan sisanya, 30 rumah pemilik RTLH mundur dengan alasan tidak punya ongkos kerja dan alasan lainnya

Bagi 30 RTLH yang mundur Dinas Perkim akan mencari ganti dan dimasukan dalam tahap akhir pada bulan November 2018. “Tahap akhir pada bulan November, Kami akan mengklarifikasi ke kelurahan untuk menggantikan yang mundur. Bagi yang tidak memiliki ongkos kerja, bisa mengajukan ke Dinas Sosial Kota Pasuruan, ” jlentreh Budi Santoso.

Lanjut Budi, Progran bedah RTLH ini merupakan program pemerintah untuk menuju Kota Pasuruan 0% rumah kumuh. Kawasan utara menjadi prioritas pemerintah karena paling banyak terdapat RTLH.

Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 1,5 milyar berasal dari DAK tahun anggaran 2018. Setiap RTLH dijatah Rp 15 juta hanya untuk belanja meterial. Ongkos kerja ditanggung pemilik RTLH.

Bantuan tersebut diprioritaskan untuk rumah yang kondisinya rusak parah. Ukuran klasifikasinya, dengan memakai parameter “ALADIN” (Atap Alas dan Dinding). Seberapa parah kerusakan atap, alas dan dinding. Pembangunan juga dilengkapi dengan sapticktank bagi yang belum memilikinya.

Selain kondisi rumah yang rusak parah, syarat lainnya adalah, status kepemilkan rumah. Sudah bersertifikat atau petok D dan disertai surat keterangan dari kelurahan. Intinya, bahwa rumah tersebut benar-benar milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa dan bukan rumah sewa atau kos-kosan.

Wartawan : 0mulyo p

Redaktur .  : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply