BeritaTerkini

Proyek Rp 17,7 Milyar Di Jl Erlangga Didemo Gabungan LSM, Diduga Tidak Sesuai Spek dan Banyak Rugikan Masyarakat

279Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Aliansi Komponen Rakyat Pasuruan (AKRAP) berunjuk rasa terkait dengan dugaan proyek-proyek bermasalah di Kota Pasuruan, Kamis (11/10/2018.

Mereka mendatangi lokasi proyek peningkatan jalan di Jl Airlangga dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Mereka menduga proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 17.773.391.000,-, bermasalah.

Rombongan AKRAP datang ke lokasi proyek dengan membawa truk dan puluhan motor. Pentolan AKRAP bergantian melakukan orasi menyororoti penutupan jalan oleh PT Multi Razulka Sakti (MRS). Tidak saja merugikan pengguna jalan,proyek yang menutup akses jalan ini juga merugikan  masyarakat sekitar. Utamanya pemilik usaha kecil seperti, warung dan kios.

Pendemo, minta kepada pelaksana proyek untuk bertanggung jawab dan lebih memperhatikan nasib rakyat yang dirugikan tersebut. Selain penutupan jalan, AKRAP juga menyoroti kualitas pekerjaan PT MRS. Dan menduga mutu hasil pekerjaannya dibawah standar yang ditentukan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Setelah melakukan orasi di lokasi proyek Airlangga selama 15 menit, rombongan pengunjuk rasa bergeser ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan di Jl Panglima Sudirman, yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi proyek.

Di depan Kantor Kejaksaan, AKRAP kembali melakukan orasi. Kali ini mereka menyoroti peran kejaksaan sebagai tim Pengawal dan Pengaman Pembamgunan Pemerintah Daerah (TP4D). AKRAP menilai, TP4D hanya dijadikan tameng keamanan bagi pelaksana proyek untuk melakukan kecurangan.

Setelah berorasi sekitar 15 menit perwakilan AKRAP diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri KoTa Pasuruan, Yudie Arieanto.

Perwakilan dari beberapa LSM seperti, LSM M.BARA, LSM Penjara, LPK Bharata, LSM Surapati dan LSM Garda Pantura, serta elemen masyarakat Pasuruan lainnya,  dialog dengan pihak Kejaksaan yang yang diwakili Kasi Intel.

“Saya mewakili Kajari karena beliau sedang dinas luar kota. Dan saya juga sebagai Ketua TP4D, ingin mengklarifikasi dugaan miring yang dialamatkan ke TP4D. Tim P4D hanya mengawasi administrasi bukan tekhnik pekerjaan. Namun kalau ada temuan masalah yang berhungan dengan tekhnis, kami akan bertanya kepada kosultan pengawas dan PPK nya. Jika ada temuan permasalahan, TP4D akan minta kepada pelaksana untuk segera memperbaiki. Karena kami lebih mengutamakan pencegahan,” kata Yudie.

Lanjut Yudie, TP4D bertugas mengontrol jalannya administrasi pelaksana, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia. Dalam mengawasi jalannya proyek di Kota Pasuruan, TP4D sudah pernah membatalkan dan menolak pendampingan beberapa proyek karena disinyalir ada Indikasi bermasalah. Malah pernah memutuskan pemdampingan karena muncul dugaan pidana. Artinya, salah besar kalau TP4D menjadi backing pelaksana.

Setelah mendengar klarifikasi dari pihak Kejasaan, perwakilan AKRAP menyampaikan tujuan aksi damai yang dilakukannya. Hartono pentolan AKRAP mengatakan, kedatangannya untuk menyampaikan pendapat bahwa ada indikasi korupsi pada seluruh pekerjaan dan ingin melakukan pencegahan.

“Harus ada ruang untuk koneksi dengan kejaksaan agar sinergi dan saling memberi informasi. Apalagi ada kebijakan Presiden RI yang akan memberi hadiah sebesar Rp 200 juta bagi pelapor pidana korupsi.” kata Hartono.

Aksi diakhiri dengan menyerahkan surat pernyataan sikap AKRAP kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Yudie Arieanto.

Wartawan : mulyo p.

Redaktur .  : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply