BeritaBirokrasiTerkini

Setelah Luruk ULP Kab. Pasuruan, Gabungan LSM Kota Datangi Kantor Inspektorat, Tanyakan Catatan BPK Terhadap PU Bina Marga

249Views

Siaranpublik. com,  PASURUAN

AKRAP (Asosiasi Komponen Rakyat Pasuruan) yang merupakan gabungan sejumlah LSM Kota Pasuruan, beberapa hari ini bergerak ke wilayah teretorial  Kabupaten Pasuruan. Pekan kemarin,  AKRAP mendatangi Kantor BLP alias ULP Kabupaten Pasuruan di Jl Hayam Wuruk,  Kota Pasuruan.

Kedatangan AKRAP, minta ULP harus transparan dan jangan main mata dalam proses lelang. AKRAP yang sudah mengantongi bukti-bukti permainan ULP akan melaporkannya ke KPK dan Kejagung serta Mabes Polri.

Senin (10/9/2018) pagi,  giliran AKRAB mendatangi Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasuruan. AKRAP menilai Pemkab tidak transparan dalam menyelesaikan catatan BPK terhadap penggunaan anggaran tahun 2016 lalu. Tudingan miring ini disampaikan saat AKRAP  audensi dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Ir. Dwi Tono Minahanto.

AKRAP  meminta pemerintah transparan dalam menyelesaikan catatan BPK tentang kelebihan volume 22 paket pekerjaan di PU Bina Marga sebesar Rp 2,9 milyar.

Koordinator AKRAP, Kusuma menegaskan, masyarakat Pasuruan punya hak untuk mengetahui seluruh progres proses penyelesaian catatan BPK tersebut. Karena hingga saat ini tidak pernah ada sosialisasi terkait penyelesaian catatan BPK tersebut. “Masyarakat Pasuruan punya hak untuk mengetahui progres penyelesaian masalah ini. Karena anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat. Dan juga untuk memenuhi amanah Undang- Undang tentang keterbukaan informasi publik, ” tegasnya.

Menanggapi tuntutan AKRAP yang merupakan gabungan dari LSM MP, LSM Suropati, LSM M-BARA, LPK Bharata dan LPPNRI, Dwi Tono menjelaskan jika masalah catatan BPK terhadap penggunaan anggaran tahun 2016 sudah tuntas selesai (TS).

“Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang dirilis pada bulan Januari 2017, sudah ditindak lanjuti dengan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar Rp 2,9 milyar oleh rekanan atau pelaksana. Dan BPK sudah menganggap Tuntas Selesai (TS) pertanggal 11 juli tahun 2017. Pemantaun tindak lanjut penyelesaian ini,  BPK  dua kali lakukan pantauan dalam setahun. Yaitu,  dipertengahan dan akhir tahun, ” jelas Dwi Tono.

Dwi Tono menambahkan, pengembalian uang kelebihan bayar disetorkan pada bulan Desember 2016. Pengembalian di bulan Desember ini merupakan tindak lanjut dari berita acara pemeriksaan (pemeriksaan belanja) oleh BPK.

Penjelasan dari Ispektur Ir. Dwi Tono, tidak memuaskan AKRAP. Cahyono, salah satu anggota AKRAP, malah semakin bingung dengan penjelasan inspektur. Alasannya, LHP muncul pada bulan Januari 2017, tapi sudah ditindak lanjuti dengan cara mengembalikan uang kelebihan bayar pada bulan Desrmber 2016.

“Saya bingung dengan penjelasan Pak Dwi Tono. Kok bisa uang sebesar Rp 2,9 milyar dikembalikan pada bulan Desember satu bulan sebelum LHP BPK muncul. Terus tahu dari mana ada kelebihan bayar sebesar itu, “kritik Cahyono.

Anggota AKRAP lainnya, Irfan, meminta pada inspektur untuk memberikan data pekerjaan yang bermasalah sekaligus dengan nama perusahaan pelaksananya.

Irfan menilai, pelaksana pekerjaan tersebut harus lebih diawasi agar tidak terulang lagi ada pekerjaan yang bermasalah. Namun Inspektur Dwi Tono tidak bisa memberikan data pekerjaan yang bermasalah. Menurut Dwi Tono,  yang lebih tahu hal itu adalah Dinas Bina Marga atau dinas masing-masing.  Begitu juga dengan data nama perusahaan pelaksana. Dwi berdalih kalau dirinya tidak memiliki daftar nama – nama rekanan pelaksana. Fungsi Inspektorat hanya mendampingi  saja. AKRAP masih belum puas atas penjelasan dari Dwi Tono.

Wartawan : mulyo p.

Redaktur.   : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply