HukumTerkini

KOMPAK Laporkan Kelebihan Harga Tanah Kantor Kec. Panggungrejo Rp 2,9 M Ke KPK

237Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) menindak lanjuti LHP BPK tahun 2017. Salah satu temuannya, soal kelebihan kewajaran harga tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo,  Kota Pasuruan. Nilainya kurang lebih Rp 2,9 Milyar.

Karena sampai batas waktu 60 hari rekomendasi BPK tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum Kota Pasuruan, maka Kompak melaporkan  ke KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tembusannya ke BPK dan Kejaksaan Tinggi Jatim.

“Waktu 60 hari terhitung mulai 25 Mei 2018 – 24 Juli 2018. Sekarang waktu rekomendasi BPK sudah lebih satu bulan. Ternyata tetap tidak ada tindak lanjut dari pejabat berwenang. Termasuk BPK sendiri, juga tidak melaporkannya. Padahal dalam salah satu pasal Peraturan BPK No.  2/2017, nyata dan tegas disebutkan,  BPK wajib melapor ke penegak hukum, ” tegas Lujeng Sudarto,  Koordinator Kompak, Kamis (30/8/2018) saat rilis di Rumah Makan di tengah Kota Pasuruan.

Lujeng sambil menunjukkan bukti laporannya ke BPK dan Kejagung,  sesuai aturan, KPK bisa take over jika penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya tidak menindak lanjuti.

“Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada tindak lanjut dari kejaksaan maupun BPK,  maka kami akan kerahkan massa untuk turun jalan (demo)  ke Kota Pasuruan. Kita tekan penegak hukum agar bertindak. Perlu dicatat,  Walikota diduga terlibat persengkongkolan kelebihan kewajaran harga tanah itu, ” papar Lujeng

Tudingan Lujeng bukannya tidak berdasar. Dua SK Walikota terbit dalam satu hari. Satu SK berisi pembentukkan PPK,  satu SK lagi tentang penunjukkan lokasi tanah. SK pertama dan kedua, paling tidak ada jeda waktu minimal 30 hari.”Patut dipertanyakan SK  Walikota itu.,” papar Lujeng. (zaelani/mulyo)

siaranpublik
the authorsiaranpublik

Leave a Reply