BirokrasiUncategories

Susun Perda Ketenagakerjaan, Fraksi-fraksi DPRD Kota Pasuruan Ajukan Berbagai Usulan

451Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, mendapat jawaban dari 6 Fraksi DPRD Kota Pasuruan. Jawaban fraksi disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi saat Sidang Paripurna Ke- 2.

Ada 3 hal yang ditanyakan sebagian besar fraksi. Pertama, jaminan kepastian hukum bagi pekerja. Terutama, pekerja perempuan. Karena, perempuan kerap menjadi korban kecurangan perusahaan. Tenaga kerja wanita mendapat perlindungan yang sifatnya khusus.  Aturannya ada dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2013.

Apakah dalam raperda ini juga mengatur perlakuan khusus secara teknis.  Juga ketentuan perlindungan kerja saat malam hari dan perlindungan kesusilaan agar tidak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual?

Kedua, komitmen pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan atau pendidikan non formal dengan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK). Kapan BLK ini diwujudkan?

Ketiga, kemampuan pemerintah mengimplementasikan Perda Ketanagakerjaan. Karena banyak perda yang sudah didok tapi tidak punya gigi dalam pelaksanaannya. Bagaimana peran Dinas Tenaga kerja dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan pemberian sanksi pada perusahaan nakal?.

Selain tiga pokok pertanyaan tersebut, beberapa fraksi juga menyampaikan usulan.,  Partai Golkar mengusulkan agar Raperda ini memuat proteksi khusus terhadap pekerja difabel (penyandang cacat tubuh) sesuai dengan pasal 67 UU No. 13 tahun 2013.

“Perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat tubuh, wajib memberikan perlindungan sesuai jenis dan derajat kecacatannya. Hal ini supaya dituangkan dalam Raperda ketenagakerjaan yang akan disahkan menjadi Peratuan Daerah Kota Pasuruan, ” kata H. Arif Ilham, Ketua Fraksi Partai Golkar, dalam pidatonya.

Fraksi Amanat Indonesia Raya (Fair), mengusulkan, agar pemerintah menjalin kemitraan dengan pengusaha dalam melakukan pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya memberikan sertifikat guna mendukung kemudahan mendapatkan pekerjaan.

Dalam kesempatan ini digunakan beberapa fraksi untuk menyampaikan isu strategis yang berkembang di Kota Pasuruan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menanyakan tujuh isu. Diantaranya, terkait catatan BPK terhadap pembebasan lahan di Kantor Kecamatan Panggungrejo sebesar Rp. 2.918.502.000,- yang sudah dikonsultasikan oleh Pansus LHP BPK dan dinyatakan harus dikembalikan tanggal 24 juli 2018. Kenapa Pemerintah Kota Pasuruan tidak segera menindak lanjuti hal tersebut?

Terkait dengan Perda Wajib Belajar 12 tahun, setelah urusan pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jatim. Apa langkah Pemkot Pasuruan untuk menjalankan amanah tersebut?

Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani, menyampaikan beberapa isu strategis. Diantaranya, hancurnya infrastruktur jalan akibat dampak pembangunan proyek tol. “Karena tidak ada kontrol dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai pengendali aturan dan rambu!-rambu lalu lintas dan juga kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian, truk yang tonasenya melebihi kelas jalan bisa seenaknya melintas di Jl. KH.  Mas Mansyur. Akibatnya, jalan berlubang, aspal jalan hancur, debu berterbangan dan ini membahayakan pengguna jalan, ” tegas H. Moch. Nawawi, Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Hatinurani.

Sidang dilanjutkan hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 dengan agenda Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi.

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply