BirokrasiUncategories

Komunikasi Sekwan Buruk, Walikota Ke Tarakan Tidak Tahu, Tahu-Tahu Sidang Paripurna Dewan Ditunda

234Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Cukup menggelikan. Peserta Sidang Paripurna l Juli tahun 2018 DPRD Kota Pasuruan terdiri dari Forkopimda dan Kepala OPD Pemkot Pasuruan, Selasa (24/7/2018), kecele. Sidang hari itu, recananya membahas revisi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Raperda Ketenagakerjaan, tiba-tiba batal digelar. Padahal para tamu undangan sudah berada di ruang sidang,  mendadak diumumkan. Bahwa, sidang Paripurna  ditunda Jumat (27/7/2018)

Penundaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Pranoto, menjelang acara dimulai. Acara sidang  ini sebenarnya sudah disiapkan matang olah sekretaiat dewan (sekwan). Undangan juga  disebar beberapa hari yang lalu.

Dari daftar daftar  (absensi), diketahui banyak undangan Kepala OPD yang diwakilkan. Hanya 4 kepala OPD yang hadir tidak diwakilkan. Yaitu Kepala Perijinan, Kepala BKD, Kepala Dinas Kesehatan dan PLT Dinas Pemnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -Keluarga Berencana (DP3A-KB).

Dari Forkopimda yang hadir, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Rizal Martomo. Sedabg yang lainnya diwakilkan. Alasan pembatalan sidang tersebut, karena Walikota Pasuruan, Drs. H. Setiyono, M Si bersama sebagian besar kepala OPD, tidak hadir dalam acara Sidang Paripurna l Tahun 2018.

Absennya Walikota Pasuruan bersama jajaranya, baru diketahui justru menjelang sidang dimulai.

Pranoto, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan mengatakan, penundaan sidang ini karena Walikota Pasuruan dan sebagian besar Kepala OPD tidak hadir.  “Sidang paripurna ini intinya adalah pembacaan nota, yang ada kaitannya dengan kebijakan walikota terhadap masing-masing kepala OPD. Kalau walikota dan kepala OPDnya tidak hadir, terus, yang diomong apa,” ungkap Pranoto.

Ditanya soal buruknya sinkronisasi jadwal agenda oleh Sekretariat Dewan, sehingga terjadi tabrakan jadwal agenda legislatif dan eksekutif, Pranoto mengelak keras pendapat ini. Menurutnya, penyusunan jadwal sidang sudah mengkomunikasikannya dengan pihak pemkot.

“Yang terjadi kali ini adalah, perubahan jam pada acara Apeksi. Sehingga Walikota bersama jajarannya pergi lebih awal ke Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, “Jelas Ketua DPC PDI Kota Pasuruan ini.

Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail mengatakan, tidak ada yang kruasial dengan penundaan ini. Tapi yang lebih penting adalah isi dari pada bahasan sidang. “Kita tetap sinergi dengan pemerintah. Dan sinergitas itu tetap kita jaga demi kepentingan masyarakat,” kata Ismail.

Lebih lanjut Ismail mengatakan, kepergian walikota bersama jajarannya bukan perkara jadwal agenda yang disusun lama, tapi masalah skala prioritas. Kalau pemerintah lebih memilih Apeksi, itu pilihan pemerintah. Tapi bahasan sidang paripurna ini sebenarnya juga tidak kalah penting. Karena DPR dan pemerintah ingin mempercepat dua bahasan ini segera selesai.

“Saya sayangkan penundaan sidang ini. Mestinya kita bisa lebih cepat menyelesaikan dua bahasan dalam sidang ini, demi masyarakat Kota Pasuruan, ” pungkasnya.

Waratawan : mulyo p.

Redaktur .    : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply