TerkiniUncategories

101 Rumah Tidak Layak Huni Di Ngemplak dan Trajeng Dapat Bantuan Perbaikan

120Views

Siaranpublik.com, PASURUAN

Pembangunan kawasan utara Kota Pasuruan, terus ditingkatkan. Pemerintah fokus pada rumah-rumah kumuh yang berada di Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Sebanyak 101 rumah tidak layak huni (RTLH) akan mendapat bantuan perbaikan. Diprioritaskan rumah yang kondisinya rusak parah. Ukuran klasifikasinya dengan memakai parameter “ALADIN” (Atap Alas dan Dinding). Seberapa parah kerusakan atap, alas dan dinding. Pembangunan juga dilengkapi dengan sapticktank bagi yang belum memilikinya.

Selain kondisi rumah yang rusak parah, syarat lainnya adalah, status kepemilkan rumah. Yaitu,  yang sudah bersertifikat atau petok D dan disertai surat keterangan dari kelurahan, bahwa rumah tersebut benar-benar milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa dan bukan rumah sewa atau kos-kosan.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar rp 1,5 milyar. Dana diambilkan  dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2018. Masing-masing rumah akan dijatah Rp 15 juta.

Dana sebesar itu hanya untuk belanja material. Sedangkan ongkos kerja ditanggung pemilik rumah. Proses pencairannya melalui Bank Jatim. Dana bisa ditransfer ke rekening pemilik rumah. Dana itu cair,  setelah yang bersangkutan menandatangi surat persetujuan mendapatkan bantuan dana perbaikan rumah.

“Setelah dana ditransfer ke rekening pemilik rumah, dana tersebut tidak bisa dicairkan tunai. Tapi dananya langsung ditrasnfer ke toko material yang ditunjuk pemerintah, ” jelas Budi, Kabid Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kota Pasuruan. Program bedah RTLH ini, dimulai bulan Mei hingga bulan Desember tahun 2018.

Tahapan awal yaitu pendataan, sudah dilaksanakan bulan Mei kemarin. Dari 83 rumah yang diajukan di Kelurahan Ngemplakrejo, hamya 18 rumah yang siap untuk diperbaiki. Sedangkan di Kelurahan Trajeng, yang siap diperbaiki sebanyak18 rumah.

Dalam proses pendataan, Dinas Perkim bekerjasama dengan fasilitator lapangan (TFL). Selain pendataan, TFL juga sebagai perencana sampai pengawasan.

Saat ini masuk tahapan sosialisai, yang melibatkan kelurahan setempat. Dan tahapan berikutnya adalah, verifikasi lanjutan dan proses penghitungan. Dan yang terkhir adalah ekskusi atau pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan, Dinas Perkim akan membentuk kelompok pelaksana yang berasal dari warga kelurahan setempat. “Pelaksanaannya nanti, Perkim akan membentuk kelompok pelaksana dari warga sekitar. Dan pemilik rumah boleh ikut kerja, atau menambah tenaga dari keluarganya. Yang jelas kita mengedepankan kegotong royongam warga dan meminimalisir ongkos kerja, ” urai Budi.

Wartawan :  mulyo p

Redaktur.   : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply