PolitikUncategories

FKR Gugat Irsyad Yusuf Ke Panwas, Kaitan Penerimaan Satya Lencana Di Kemendagri

722Views

Siaranpublik.com, Pasuruan,

Lima orang warga yang mengatasnamakan Forum Koalisi Rakyat (FKR), Rabu (16/5/2018), mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Pasuruan di Jl Untung Suropati, Kota Pasuruan.

Maksud kedatangannya, menggugat Irsyad Yusuf,  mantan Bupati Pasuruan yang kini menjadi calon tunggal Pilkada Kabupaten Pasuruan bergandengan dengan KH. Mudjib Imron.  Dasar gugatannya, Irsyad dianggap melanggar kampanye sesuai PKPU Nomor 4 tahun 2017.

Yaitu, bentuk pelanggarannya,  Irsyad yang sudah bukan sebagai Bupati, mengambil atau menerima penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 25 Maret 2018.

“Perhargaan ini diberikan kepada kepala daerah karena jabatannya,  bukan nama  perseorangan. Semestinya yang menerima pernghargaan itu adalah Plt. Bupati. Siapapun Plt nya, itu yang menerima penghargaannya,” kata Gatot Edy Wibowo, Ketua FKR. Yang dilakukan Irsyad Yusuf itu pencitraan. Atas nama pribadinya.

Masih kata Gatot, gugatan lainnya adalah terkait surat keputusan pleno KPU tentang penetapan pasangan Adjib sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati yang dianggap cacat hukum dan atau tidak sah.

Pasalnya,  sesuai dengan keputusan  DKPP Nomor : 28 tahun 2018, bahwa putusan sidang pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan, dinyatakan menyalahi etik. Sehingga Ketua KPU Winaryo Sujoko diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU.

“Dari dasar inilah FKR menggugat. Artinya,  keputusan pleno yang menetapkan bahwa seluruh partai pengusung dianggap sudah sesuai pada malam hari, dianulir oleh DKPP. Artinya,  keputusan pleno yang sah adalah pleno sore harinya, ” papar Gatot didampingi Is Alwi, sekretaris FKR, dan anggota lainnya Nawar dan Heru Sucahyo.

Gamblangnya, putusan pleno sore hari, tiga partai pengusung, yaitu Partai Hanura,  Golkar dan Demokrat dianggap belum memenuhi syarat karena kurang lengkap adminitrasinya.  Baru putusan malam harinya, pleno KPU memutuskan sah. Semua partai pengusung sudah melengkapi administrasi.

Sesuai amar putusan DKPP, Winaryo dianggap bersalah memberikan putusan malam hari, yaitu memutuskan seluruh partai pengusung sah. “Karena putusan DKPP inilah, FKR menganggap tiga partai pengusung itu tidak sah. Kalau tidak sah, berarti putusan KPU cacat hukum,” tandas Gatot.

Menanggapi aduan ini, Ketua Panwas Kabupaten Pasuruan, Ahmari, mengaku kaget. Kata Ahmari, laporan FKR diterima. Soal inti laporannya, lanjut Ahmari, pihaknya akan konsultasikan ke Bawalu Propinsi. “Masih ada waktu 7 hari, 5 hari saya ke Bawas Propinsi.  Sisa dua harinya nanti kita jawab gugatan itu, ” kata Ahmari. (zaelani/mulyo)

 

 

 

 

Siaran Publik
the authorSiaran Publik