BeritaHukumTerkini

Tertibkan Tambang Tebang Pilih, Pol PP Kab. Pasuruan Akan Di PTUN-kan LSM FORMAT

362Views

Siaranpublik.com – Pasuruan,

Sat Pol PP Kabupaten Pasuruan, mulai tegas terhadap penambang liar yang masih mokong. Penambang di lokasi kawasan lindung di Lingkungan  Parasan, Kelurahan Gratitunon,  Kecamatan Grati, oleh Sat Pol PP dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota untuk dijerat ke pidana. Pasalnya, pihak penambang dianggap melanggar Undang-Undang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batub Bara) No.  4 Tahun 2009.

Sesuai bunyi  pasal 158 Undang-Undang tersebut,  penambang bisa dihukum penjara atau kurungan selama 10 tahun dan atau denda sebesar Rp 10 Milyar.

“Penambangan batuan (galian C) tanpa izin, maka akan dijerat dengan pasal 158 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 10 Milyar,” jelas Ismail Maky,  SE,  MM, Ketua LSM FORMAT.

Dalam aturan itu jelas, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda Rp 10 Milyar.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa Satpol PP tebang pilih. Hanya tambang Gratitunon yang dipolisikan. CV Winona di Desa Sumberanyar yang nyata-nyata tidak berijin dibiarkan. Kalau CV Winona beralibi untuk pemerataan dan penataan lahan, itu hanya akal-akalan saja. Yang namanya ada pengerukan lalu hasil kerukan dijual atau diusung keluar areal, itu sudah jelas melanggar hukum, ” tegas Ismail Maky.

Dikatakan Ismail Maky, jika Pol PP tidak berani bertindak, maka dirinya yang akan mem-PTUN-kan Pol PP Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya itu, Ismail Maky juga akan melaporkan CV Winona kepada petugas Polres Pasuruan.

Dijelaskan Ismail Maky, CV Winona sengaja memilih lokasi milik TNI AL. Pasalnya, penambang bisa berlindung di lembaga negara tersebut.

“Sebenarnya persoalan menjerat CV Winona sangat gampang. Sat Pol PP tidak usah menyentuh ke persoalan kepemilikan tanah. Tapi Pol PP fokus saja pada bentuk pelanggaran yang dilakukan CV Winona. Lha ya,  Pol PP digobloki kok mau. Atau jangan-jangan Pol PP memang pin-pin bo (pintar-pintar bodoh) alias pura-pura bodoh,” kata Maky sambil mencibir.

Menanggapi ini, Kasat Pol PP Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, membenarkan jika penambang Parasan, Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati, telah dipolisikan. Dasar laporannya karena menambang di kawasan lindung dan UU Minerba.

Sementara soal CV Winona, pihaknya masih melakukan pendalaman. Ketika ditanya lebih jauh masalah itu, dan kaitan FORMAT yang akan mengambil langkah hukum terhadap Pol PP dan CV Winona, tiba-tiba sambungan telepon selularnya terputus. Saat dihubungi kembali, Yudha tidak mengangkatnya meski nada panggil. (zaelani)

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply