Birokrasi

Sidang Paripurna LKPJ 2017, Walikota Dihadiahi Sejumlah Catatan

126Views

Siaranpublik.com – Pasuruan,

Paripurna dengan agenda, penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pasuruan atas Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2017, sudah digelar.

Sidang di gedung DPRD Kota Pasuruan ini dipimpin oleh H Achmad Syahlawi, Wakil Ketua Dewan,  dan dihadiri sebagian besar anggota legeslatif, kepala OPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Pasuruan.

Ada sejumlah rekomendasi DPRD Kota Pasuruan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan, Pranoto. Diantaranya, pelayanan prima RSUD dr. R Soedarsono (Purut). Tujuannya, agar warga Kota Pasuruan bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan nyaman.

Legeslatif juga merekomendasikan, berlakunya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat kota yang belum tercover program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Lalu  soal anak jalanan yang masih berkeliaran di Kota Pasuruan. Oleh karena itu, legeslatif merekomendasi pembangunan rumah singgah untuk anak jalanan. Harapannya, rumah singgah selain tempat berteduh dan beristirahat, juga sebagai sarana tempat pendidikan non formal bagi anak jalanan.

Menanggapi rekomendasi legeslatif, Walikota Pasuruan, Drs. H Setiyono, M Si, memyampaikan banyak terima kasih atas masukan yang diberikan oleh DPRD Kota Pasuruan terhadap Pemkot Pasuruan. Karena, pada dasarnya adalah sebuah kerangka checks and balances bagi upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pembamgunan Kota Pasuruan.

“Saya yakin bahwa muatan LKPJ tahun anggaran 2017 ini masih kurang sempurna. Namun diupayakan terpenuhi wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah dan sebagai salah satu sarana pengawasan dan evaluasi DPRD,” kata Setiyono.

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama ini sudah diupayakan mengacu pada prioritas, kendalanya karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Upaya pemerintah menjadikan tantangan menjadi peluang, karena tuntutan pembiyaan pembangunan semakin meningkat.

“Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan.  Upaya mendapat pembiayaan dari pusat maupun propinsi, juga ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah,” terangnya.

Wartawan : mulyo

Redaktur . : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply